PENELITIAN TINDAKAN KELAS DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU

Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan bukti pengakuan terhadap keprofesian guru dan dosen. Secara khusus,  pada pasal 14 dan 15 Undang-undang di atas dinyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan  sosial,  meliputi  gaji  pokok,  tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pengakuan atas profesi guru di atas memiliki konsekuensi logis yang penting bagi guru. Salah satu konsekuensi logis itu adalah bahwa guru dituntut untuk selalu memperbarui atau mengembangkan dirinya. Secara lebih luas, guru dituntut untuk selalu mengembangkan keprofesiannya secara terus menerus, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan bahan ajar dan alat peraga, kegiatan penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah (KTI), dan sebagainya.

Kegiatan ‘meneliti’ dan ‘menulis’ (baca: menulis karya ilmiah) umumnya merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh guru. Kalaupun pernah, kegiatan meneliti dan menulis itu biasanya dilakukan guru ketika menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Ironisnya lagi, terkadang tugas akhir perkuliahan itu menjadi satu-satunya karya ilmiah atau karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan oleh guru itu. Pada sisi lain tuntutan dan tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas profesinya makin beragam dan berat. Seperti layaknya  seorang dokter, bahkan dokter spesialis, guru pun dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam kaitan dengan pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) demikian pesatnya dewasa ini. Guru ditantang untuk selalu dapat mengikuti perkembangan iptek itu jika tidak ingin ‘tergilas oleh waktu’. Tuntutan atau tantangan profesi dan perkembangan iptek di atas harus dapat dijawab guru melalui tindakan nyata yang berawal dari pribadi guru itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan keprofesian guru menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satu upaya yang cukup menjanjikan bagi pengembangan keprofesian guru itu adalah melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK). Melalui PTK, guru dapat melakukan sekaligus minimal tiga hal, yaitu meneliti, menulis, dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan. Muslich (2009) mengatakan bahwa PTK menawarkan peluang strategi pengembangan kinerja melalui pemecahan masalah-masalah pembelajaran (teaching-learning probleems solving), sebab pendekatan dalam PTK menempatkan guru sebagai peneliti sekaligus sebagai agen perubahan. Melakukan PTK bahkan sangat disarankan beberapa pakar karena nilai manfaat dari kegiatan PTK itu sangat besar, baik bagi guru sendiri maupun bagi pendidikan dan pembelajaran, siswa, dan sekolah. Wiriaatmadja (2008) mengatakan bahwa jawaban paling utama terhadap pertanyaan mengapa guru harus melakukan PTK ialah untuk mengubah citra dan meningkatkan keterampilan profesional guru. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa PTK merupakan sebuah pilihan solutif bagi guru untuk membantu memecahkan berbagai persoalan pembelajaran dan/atau pendidikan yang dikelolanya di samping untuk membantu mengembangkan keprofesian guru secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru a.l. mengatur tentang  kompetensi guru. Pada kompetensi pedagogik terdapat kompetensi inti guru. Salah satu kompetensi inti guru itu adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi inti guru ini dijabarkan menjadi kompetensi guru,  salah satunya adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini berarti bahwa melakukan PTK merupakan bagian penting tuntutan standar kompetensi yang harus dicapai guru.

Konsep Dasar PTK

Hopkins (dalam Kunandar, 2008) memberikan batasan tentang PTK sebagai “…a form of self-reflective inquiry undertaken by participants in a social (in-cluding educational) situation in order to improve the rationality and justice of: (a) their own social or educational practices; (b) their understanding of these practices; and (c) the situations in which practices are carried out.” Dalam konteks pendidikan, hal di atas mengandung pengertian bahwa PTK merupakan suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan pendidik untuk mengembangkan rasionalitas terhadap pelaksanaan praktik pendidikan atau pembelajaran dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi pelaksanaan praktik pendidikan atau pembelajaran.

Kemmis dan Mc. Taggart (dalam Muslich, 2009) mengemukakan bahwa PTK merupakan studi untuk memperbaiki diri sendiri atau pengalaman kerja sendiri yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan mawas diri. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa PTK merupakan suatu bentuk penelitian praktis yang dilakukan pendidik untuk merefleksikan tindakan yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki praktik pembelajaran atau pendidikan.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru (peneliti) dalam pelaksanaan PTK. Pada modul Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas (Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah Tahun 2010), yang dikeluarkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, beberapa prinsip PTK adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama, misalnya bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajaran. Kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang menggangu proses pembelajaran. Keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar–benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu–rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Kedelapan, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu melainkan dalam perspektif misi sekolah.

Pertanyaan awal yang muncul adalah bagaimana memulai PTK? Pertanyaan seperti ini seringkali muncul dalam benak guru, terutama pada guru yang belum pernah melakukan PTK. Kita dapat memulai PTK dari permasalahan yang kita temui atau hadapi dalam mengelola pembelajaran. Beberapa permasalahan itu di antaranya adalah sebagai berikut.

  • Pembelajaran siswa di sekolah, seperti misalnya masalah pembelajaran di kelas, kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran, miskonsepsi, misstrategi, dan sebagainya.
  • Desain dan strategi pembelajaran di kelas, misalnya masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi penggunaan model pembelajaran, interaksi di dalam kelas, dan sebagainya.
  • Penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, misalnya penanaman budaya dan karakter bangsa, pengembangan pola berpikir ilmiah dalam diri siswa, dan sebagainya.
  • Sumber belajar, misalnya penggunaan perpustakaan, media pembelajaran, alat peraga, dan sumber belajar alternatif lainnya.
  • Penilaian proses dan hasil belajar, misalnya masalah penilaian awal, proses, dan hasil belajar di kelas, pengembangan instrumen penilaian berbasis kompetensi, penggunaan alat atau metode penilaian tertentu, dan sebagainya.
  • Implementasi kurikulum, misalnya implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, urutan penyajian materi pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, interaksi antarsiswa, interaksi siswa dengan sumber belajar.

Untuk menunjang pelaksanaan PTK, guru perlu menyusun usulan atau proposal PTK. Berikut ini contoh sistematika usulan atau proposal PTK sebagai berikut.

USULAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (CLASSROOM ACTION RESEARCH)

A.       Judul Penelitian

B.        Bidang Kajian

C.        Pendahuluan

D.       Perumusan dan Pemecahan Masalah

1.    Perumusan Masalah

2.    Pemecahan Masalah

3.    Tujuan Penelitian

4.    Manfaat Penelitian

E.        Kajian Pustaka

F.        Metode Penelitian

G.       Jadwal Penelitian

Lampiran-lampiran:

1.    Daftar  Pustaka

2.    Lain-lain yang dianggap perlu (misalnya: rancangan materi, model yang akan digunakan, anggaran penelitian, dan instrumen penelitian)

Laporan pelaksanaan kegiatan PTK merupakan suatu karya tulis ilmiah (KTI) yang dapat ditulis guru sebagai peneliti dalam PTK. KTI sebagai laporan PTK ini dapat disusun dengan bentuk dan sistematika tertentu. Misalnya, laporan PTK ini dapat dibuat dalam bentuk buku laporan penelitian, artikel untuk dimuat pada jurnal ilmiah, atau makalah untuk disajikan pada pertemuan ilmiah.Berikut ini contoh sistematika laporan PTK.

LAPORANPENELITIAN TINDAKAN KELAS (CLASSROOM ACTION RESEARCH)

BAGIAN AWAL

1.        Halaman Judul

2.        Halaman Pengesahan

3.        Abstrak

4.        Kata Pengantar

5.        Daftar Isi dan Lampiran

BAGIAN ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang Masalah

B.        Rumusan Masalah

C.        Tujuan Penelitian

D.       Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN (berisi instrumen penelitian, data penelitian, izin penelitian, serta bukti lain yang dianggap perlu)

Tantangan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Selama ini kenaikan pangkat atau jabatan guru diatur melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Saat ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam keputusan atau peraturan menteri di atas a.l. diatur mengenai pengumpulan angka kredit guru dari berbagai unsur, salah satunya unsur pengembangan profesi atau pengembangan keprofesian guru.

Tantangan ‘terberat’ yang selama ini menghalangi kelancaran kenaikan pangkat atau jabatan guru adalah keharusan guru mengumpulkan angka kredit kredit dari unsur pengembangan profesi guru. Pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 a.l. dicantumkan bahwa untuk dapat naik pangkat ke golongan/ruang IV/b seorang guru dengan golongan/ruang IV/a harus mengumpulkan 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Kenyataannya, banyak guru ‘terhenti’ pangkat/jabatannya pada golongan/ruang IV/a. Suatu hal yang amat sulit bagi banyak guru untuk dapat ‘menembus tembok IV/b’ itu. Adnyana (2010) merekomendasikan perlunya ‘membumikan PTK di kalangan guru’ sehingga hal itu memiliki manfaat ganda, yaitu meningkatkan kompetensi profesional guru pada satu sisi dan merupakan langkah strategis untuk menembus ‘tembok IV/b’ yang saat ini teridentifikasi tebal dan tinggi pada sisi lain.

Tantangan di atas tampaknya akan makin berat bagi guru. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 di atas menggariskan bahwa guru dengan golongan/ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkatnya menjadi guru dengan golongan/ruang III/c dipersyaratkan untuk mengumpulkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub-unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif (baca: pengembangan keprofesian berkelanjutan). Artinya, sejak awal guru sudah ditantang untuk mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Harapannya, kegiatan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif tidak akan lagi menjadi ‘momok’ yang baru muncul di golongan/ruang IV/b, namun  menjadi ‘sahabat’ yang sudah dikenal sejak dini.

Beberapa Kegiatan Berkaitan dengan Belajar dan Implementasi PTK

Berikut ini penulis kemukakan beberapa gagasan mengenai kegiatan berkaitan dengan upaya menjadikan PTK sebagai solusi bagi guru untuk meneliti, menulis, dan sekaligus mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan, yaitu 1) belajar PTK;  guru dapat menggunakan multisumber belajar yang tersedia banyak dan beragam dewasa ini, 2) mengimplementasikan PTK; guru dapat bekerja secara mandiri atau secara kolaboratif. PTK mandiri dapat saja dilakukan guru jika memang guru itu memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan kegiatan PTK itu secara sendiri. Hal ini sebenarnya agar sulit mengingat tugas utama guru adalah mengelola pembelajaran sedangkan dalam kegiatan PTK ada ‘tugas-tugas lain’ yang perlu dilakukan secara cermat, objektif, dan sungguh-sungguh. PTK kolaboratif merupakan sebuah pilihan yang diharapkan dapat lebih membantu guru untuk melakukan PTK. Guru dapat berkolaborasi dengan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah, dosen, atau widyaiswara. PTK kolaboratif dapat dilaksanakan dengan lebih optimal karena tugas-tugas dalam PTK dapat lebih didistribusikan kepada anggota peneliti atau kolaborator secara proporsional. Di samping itu, para guru juga dapat ‘saling belajar’ dalam melakukan PTK. Pembagian tugas yang jelas sejak awal PTK merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.

Daftar Pustaka

Adnyana, Gede Putra. 2010. Menembus “Tembok IV/b” melalui PTK,  http://psb-psma.org/content/blog/3282-menembus-%E2%80%9Ctembok-ivb%E2%80%9 D-melalui-ptk diakses pada 11 Desember 2010.

Direktorat Tenaga Kependidikan. 2010. Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas. Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Kunandar. 2008. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muslich, Masnur. 2009. Melaksanakan PTK Itu Mudah (Classroom Action Research) Pedoman Praktis bagi Guru Profesional. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Wiriaatmadja, Rochiati. 2008. Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen. Cet. Ke-7. Bandung: PT Remaja Rosdaka.

About these ads

About pirdaus

Pendidik
This entry was posted in Penelitian Tindakan Kelas and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s